Diplomasi Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Mengingat bahwa pembuatan makalah ini merupakan salah satu penunjang dalam rangka pemenuhan salah satu tugas mata kuliah “Perkembangan Masyarakat Indonesia”. Maka dipandang perlu dalam penyelasaian makalah ini. Makalah ini juga  dirancang dengan tujuan sebagai bahan presentasi.          

Selayaknya manusia sebagai insan sosial yang membutuhkan hubungan dengan orang lain, sebuah negara pun pasti membutuhkan interaksi dengan negara lain. Namun, dalam setiap hubungan pasti ada kalanya terlibat masalah atau ketidakakuran. Salah satu cara penyelesaian masalah selain konfrontasi, ada satu upaya lain yang mengupayakan perdamaian tanpa harus ada kekerasan, yaitu diplomasi atau perundingan.

Begitupun dengan Indonesia, sebagai sebuah negara yang telah lahir lebih dari setengah abad, Indonesia pun memiliki sejarah diplomasi yang cukup panjang, yang telah dirintis oleh para bapak pendiri negara ini.

Dengan bergulirnya waktu pun, telah membuat Indonesia memiliki banyak para diplomat-diplomat muda yang namanya begitu terkenal di kancah dunia. Mulai dari wakil presiden pertama republik ini, Drs. Mohammad Hatta, sampai yang hidup pada masa ini, yaitu Jusuf Kalla.

B.     Rumusan Masalah                                                                                                   

            Setiap pembuatan makalah tentu memiliki permasalahan yang akan dibahas. Permasalahan yang kami angkat diantaranya:

1.      Apa pengertian diplomasi?

2.      Apa kegunaan dari diplomasi?

3.      Bagaimana pembagian kurun waktu diplomasi di Indonesia?

4.      Bagaimana diplomasi Indonesia pada masa revolusi?

5.      Bagaimana diplomasi Indonesia dalam menghadapi integrasi dan disintegrasi?

6.      Bagaimana diplomasi Indonesia dalam menghadapi gerakan separatisme daerah?

7.      Bagaimana diplomasi Indonesia dalam menghadapi perebutan wilayah dengan negara tetangga?

C.    Tujuan Makalah

Adapun tujuan yang kami harapkan adalah:

1.      Untuk mengetahui pengertian diplomasi?

2.      Untuk memahami kegunaan dari diplomasi?

3.      Untuk mengetahui kurun waktu diplomasi di Indonesia?

4.      Untuk mengerti bagaimana diplomasi Indonesia pada masa revolusi?

5.      Untuk mengerti bagaimana diplomasi Indonesia dalam menghadapi integrasi dan disintegrasi?

6.      Untuk mengerti bagaimana diplomasi Indonesia dalam menghadapi gerakan separatisme daerah?

7.      Untuk mengerti bagaimana diplomasi Indonesia dalam menghadapi perebutan wilayah dengan negara tetangga?

D.    Sistematika Penulisan Makalah

Bab 1 pendahuluan, bab ini berisi latar belakang penulisan makalah, rumusan masalah penulisan makalah, tujuan penulisan makalah, juga berisi mengenai sistematika penulisan makalah.

           Bab 2 pembahasan, bab ini membahas mengenai pengertian diplomasi, lalu diplomasi Indonesia pada zaman perang kemerdekaan, menghadapi integrasi dan disintegrasi beberapa wilayah di Indonesia, melawan gerakan separatisme di beberapa daerah, sampai dengan menghadapi negara tetangga dalam kasus perebutan wilayah.

            Bab 3 penutup, bab ini membahas mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan-rumusan masalah. 

BAB II

PEMBAHASAN

Diplomasi adalah seni dan praktik bernegosiasi oleh seseorang (biasanya disebut diplomat) yang biasanya mewakili sebuah negara atau organisasi. Kata diplomasi sendiri biasanya langsung terkait dengan diplomasi internasional yang biasanya mengurus berbagai hal seperti budaya, ekonomi, dan perdagangan. Biasanya, orang menganggap diplomasi sebagai cara mendapatkan keuntungan dengan kata-kata yang halus. Perjanjian internasional umumnya dirundingkan dulu oleh para diplomat sebelum disetujui oleh para pemimpin negara. Istilah diplomacy diperkenalkan ke dalam bahasa inggris pada tahun 1796 oleh edward burke, dari sebuah kata dalam bahasa prancis, diplomatie.

 Indonesia  pun memiliki sejarah diplomasi yang cukup panjang. Sejarah diplomasi  Indonesia, telah dimulai sejak bangsa ini baru saja lahir pada tahun 1945, dimana pada zaman perang kemerdekaan (tahun 1945-1950) atau dimulai dari proklamasi kemerdekaan  Indonesia  sampai pada peristiwa pengakuan kedaulatan Republik  Indonesia  oleh Kerajaan Belanda pada 27 desember 1949. Diplomasi adalah salah satu cara yang ditempuh oleh bangsa  Indonesia , selain perjuangan dengan fisik, berupa pertempuran, diplomasi pun ditempuh untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan seutuhnya dari para kaum imperialis. Baik imperialis barat, maupun imperialis timur.

Selanjutnya diplomasi  Indonesia  pun dibagi ke dalam beberapa kurun waktu, diantaranya adalah zaman perang kemerdekaan, proses integrasi dan disintegrasi beberapa daerah di  Indonesia , gerakan separatisme beberapa daerah,  hingga pencaplokan wilayah dan pergeseran batas wilayah oleh negara tetangga.

1.    Zaman Perang Kemerdekaan / Revolusi

Zaman perang kemerdekaan ini berlangsung selam 5 tahun antara tahun 1945-1950, dimana saat itu, bangsa  Indonesia  harus berjuang keras untuk terlepas dari penjajahan, baik dari imperialisme barat maupun timur, juga berjuang agar kedaulatan negara ini dapat diakui  oleh dunia internasional. Beberapa proses diplomasi yang terjadi pada kurun waktu ini antara lain:

A.    Perundingan Linggarjati

Merupakan pertemuan pertama antara Belanda dan  Indonesia  dalam meja perundingan. Perundingan ini dilaksanakan di linggarjati, suatu daerah di dekat Cirebon, Jawa Barat. Perundingan ini berlangsung antara 10-15 november 1946. Namun, baru diratifikasi oleh kedua negara pada 15 maret 1947. Dalam perundingan ini,  Indonesia  diwakili oleh Sutan Sjahrir yang saat itu menjabat sebagai perdana menteri, dan delegasi Belanda yang diwakili oleh Prof. Wim Shermerhorn dan dengan anggotanya H.J Van Mook. Sedangkan yang menjadi pemimpin dalam perundingan ini adalah Lord Killearn asal Inggris.

Perundingan ini, menghasilkan 17 pasal, dan 4 diantaranya adalah:

1)        Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik  Indonesia , yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura.

2)        Belanda harus meninggalkan wilayah Republik  Indonesia  paling lambat pada 1 januari 1949.

3)        Pihak Belanda dan  Indonesia  sepakat membentuk Republik  Indonesia  Serikat.

4)        Dalam bentuk Republik  Indonesia  Serikat,  Indonesia  harus tergabung dalam commonwealth/persemakmuran  Indonesia -Belanda, dengan raja/ratu Belanda sebagai kepalanya.

Hasil Perundingan Linggarjati ini, tentu saja banyak mendapatkan reeaksi keras. Baik dari masyarakat umum, maupun darai kalangan partai politik seperti partai masyumi dan partai PNI. Namun, agar hasil perundingan ini dapat diterima, Presiden Soekarno menambah anggota KNIP (Komite Nasional  Indonesia  Pusat) dari 200  orang menjadi 514 orang. Bahkan dalam buku api sejarah 2. Karya Ahmad Mansyur Suryanegara, dikatakan bahwa Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta , mengancam akan melepas jabatan, jika penambahan anggota KNIP, dan hasil Perundingan Linggarjati ini tidak disetujui.

            Dan hasil Perundingan Linggarjati ini pun dianggap batal, ketika Belanda melakukan pelanggaran dengan melakukan penyerangan kepada  Indonesia  dalam agresi militer I.

Agresi Militer I Belanda

Agresi militer (operatie product) adalah suatu aksi polisionil yang dijalankan terhadap  Indonesia  sebagai pelanggaran terhadap Perundingan Linggarjati. Agresi ini terjadi pada 21 Juli-5 Agustus 1947. Sebelumnya, pada 15 Juli 1947, Van Mook mengeluarkan ultimatum agar Republik  Indonesia  menarik mundur pasukanya sejauh 10 Km dari garis demarkasi yang telah ditetapkan. Namun, sebenarnya tujuan utama dari serangan ini adalah untuk merebut daerah-daerah perkebunan kaya, dan daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah.

Sasaran utama dalam agresi militer ini adalah perkebunan tembakau di sumatera tuimur, pantai utara di jawa tengah, dan perkebunan tebu, serta pabrik gula di jawa timur.

Republik  Indonesia  juga secara resmi mengadukan penyerangan ini ke PBB, karena agresi militer ini dianggap telah melanggar perjanjian internasional. Australia dan India pun mendesak dewan keamanan PBB untuyk menghentikan aksi kekerasan pihak Kerajaan Belanda ini. Dan, pada 17 Agustus 1947, atas resolusi Dewan Keamanan PBB melakukan aksi gencatan senjata, dan sepakat untuk bertemu kembali dalam meja perundingan. Dan dibentuk pula suatu komite untuk menjadi penengah antar  Indonesia  dan Belanda yang bernama commite of good office for  Indonesia  (komite jasa baik untuk  Indonesia ). Namun, lebih dikenal sebagai komisi tiga negara (KTN) yang beranggotakan Australia (dipilih  Indonesia ) diwakili oleh Richard C Kirby, Belgia (dipilih oleh Belanda) diwakili oleh Paul Van Zeeland, dan Amerika Serikat sebagai pihak netral yang diwakili oleh Dr. Frank Graham.

B.     Perundingan Renville

Setelah Perundingan Linggarjati dianggap batal oleh adanya agresi militer I Belanda, dan atas resolusi dewan keamanan PBB, maka Belanda- Indonesia  kembali dipertemukan di dalam meja perundingan. Perundingan ini bernama Perundingan Renville, karena terjadi di atas sebuah kapal perang milik amerika serikat bernama US. S . Renville yang berlabuh di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Perundingan ini dimulai pada 8 Desember 1947, dan ditandatangani pada 17 Januari 1948. Bertindak sebagai wakil dari delegasi  Indonesia  adalah perdana menteri Mr. Amir Sjarifudin, dan delegasi dari Kerajaan Belanda diwakili oleh Abdul Kadir Widjojoatmojo, seorang kolonel KNIL. Sedangkan pihak Amerika Serikat sebagai pihak mediator, dipimpin oleh Dr. Frank Porter Graham.

Pemilihan Mr. Amir Syarifudin dari partai sosialis dan tidak beragama islam, walaupun namanya berasal dari bahasa arab. Melainkan beragama kristen, dan pernah bekerja sama dengan Van Mook pada masa pendudukan Jepang. Diharapkan Perundingan Renville dapat menyelesaikan sengketa  Indonesia -Belanda dengan baik (Suryanegara, 2010:241).\

Hasil Perundingan Renville antara lain:

1)      Belanda hanya mengakui daerah  Indonesia  yang meliputi: Jawa Tengah (Surakarta, Magelang, dan Purwodadi), Jogjakarta, Jawa Timur (Madiun, Ponorogo, dan Kediri), serta sebagian kecil Jawa Barat (Banten).

2)      Disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Republik  Indonesia  dengan daerah pendudukan Belanda.

3)      TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di jawa barat dan jawa timur  Indonesia  di jogjakarta.

Akibat dari Perundingan Renville ini, di Jawa Barat, sekitar 35.000 orang anggota divisi siliwangi harus ditarik ke jawa tengah melalui jalan laut dan kereta api di bawah pimpinan Kol A.H Nasution. Namun, tidak semua pejuang Jawa Barat yang mematuhi hasil perundingan ini. Seperti Laskar Hizbullah di bawah kepemimpinan S.M Kartosuwiryo, dari daerah Garut yang menolak keputusan perundingan ini. Ia kemudian mendirikan Darul Islam/ Tentara Islam  Indonesia , dan kemudian pada 7 Desember 1949 mendirikan negara islam  Indonesia  (NII).

Gerakan yang berhasil menguasai sebagian besar wilayah pedalaman jawa barat ini, tetap merupakan gerakan pemberontakan daerah sampai Kartosuwiryo tertangkap dan dihukum mati pada tahun 1962 (Ricklefs, 2010:478).

Lagi – lagi Perundingan Renville pun dianggap batal, ketika Belanda kembali membuat pelanggaran dengan melakukan agresi militer Belanda II, hanya berjarak sekitar 11 bulan dari penandatanganan perjanjian renville.

AGRESI MILITER II BELANDA

Aksi polisionil kedua Belanda ini dimulai pada 19 desember 1948. Diawali dengan serangan terhadap Jogjakarta sebagai ibukota  Indonesia  pada saat itu. Belanda tidak dapat menjumpai pimpinan PKI Amir Syarifudin dan kawan-kawanya. Belanda hanya berhasil menangkap dan menawan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta, dan beberapa Menteri lainya. Mereka juga tidak mampu menangkap Panglima Besar Jenderal Soedirman (Suryanegara, 2010:261).

          Dengan serangan agresi militer kedua tersebut berhasil menangkap Presiden Soekarno, wakil presiden Mohammad Hatta, serta beberapa menteri dibuang ke Bangka. Kecuali panglima besar soedirman, yang tetap memimpin gerilya. Dengan keberhasilanya menangkap Presiden dan Wakil Presiden bersama beberapa Menteri, Kerajaan Protestan Belanda menargetkan berakhirnya Republik  Indonesia  (Suryanegara, 2010:264).

Ternyata anggapan Belanda ini keliru, disaat terjadi kekosongan kekuasaan (vacuum of power) ini, Presiden Soekarno mengirim sebuah telegram kepada Mr. Syafrudin Prawiranegara, selaku menteri kemakmuran Republik  Indonesia  (Masyumi) untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik  Indonesia   di Bukit Tinggi, sumatera barat. Namun, dalam kondisi perang, dimana keberadaan seseorang tidak dapat diketahui dengan pasti, wakil presiden Hatta, dan menteri luar negeri H . Agus Salim mengirimkan telegram kedua kepada Dr. Soedarsono, A. N Palar, dan Mr. A.A Maramis di New Delhi, India untuk membentuk Exile Government Republik  Indonesia , tetapi tetap harus mengkomunikasikan kepada Mr. Syafrudin Prawinegara sebagai Ketua Pemerintah Darurat Republik  Indonesia  . Dan, Agresi Militer II ini dapat dipatahkan oleh serangan umum 6 jam dipimpin oleh Panglima Soedirman, Letkol Soeharto, dan Komandan Brigade 10 Wehkreise III pada 1 maret 1949.

RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB

Dunia internasional masih dapat melihat keberadaan Republik  Indonesia  walaupun presiden dan wakil presidenya ditangkap dan dibuang oleh Belanda. Tetapi, adanya Pemerintah Darurat Republik  Indonesia   dan exile government, serta perjuangan A.N Palar, wakil  Indonesia , telah membuktikan bahwa  Indonesia  masih ada.

Maka, pada 28 januari 1949, dikeluarkanlah resolusi dewan keamana PBB yang isinya antara lain:

1)       Belanda menghentikan agresi militer Belanda kedua

2)      Republik  Indonesia , dan Kerajaan Belanda, akan berunding kembali dalam Konferensi Meja Bundar

3)      Mengembalikan pemimpin Republik  Indonesia  dari tempat pembuangan ke Jogjakarta

4)      Menyiapkan undang-undang dasar Negara  Indonesia  sementara paling lambat 1 juli 1949

5)      Komisi Tiga Negara akan diganti oleh unites commission for  Indonesia  (UNCI) yang beranggotakan Merle Cochran (Amerika Serikat), Critchley (Australia), dan Harremans (Belgia).

C.     PERUNDINGAN ROEM-ROYEN

Perundingan Roem-Royen ini sebenarnya hanyalah pemanasan sebelum pelaksanaan Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Perundingan ini dilaksanakan pada 14 April-7 Mei 1949 di hotel Des Indes, Jakarta. Dalam perundingan ini,  Indonesia  diwakili oleh Mr. Roem (ketua), Prof. Dr. Soepomo, Ali Sostroamidjojo, J. Leimena, dan Latuharhary (anggota). Sedangkan Belanda diwakili oleh menteri seberang lautan (menteri luar negeri) Mr. Van Royen. Adapun hasil perundinganya adalah antara lain:

Pemerintah Republik  Indonesia  bersedia:

1)      TNI segera menghentikan perang gerilya

2)      Kerjasama menciptakan perdamaian dan ketertiban serta keamanan

3)      Bersedia ikut serta dalam perundingan konferensi meja bundar (KMB) di denhaag, Belanda.

Sedangkan, Pemerintah Kerajaan Protestan Belanda bersedia:

1)      Menyetujui kembalinya pemerintah Republik  Indonesia  ke jogjakarta

2)      .Menghentikan aksi militer Belanda kedua dan membebaskan kembali segenap tahanan politik.

3)      Tidak mendirikan lagi negara boneka sesudah 19 desember 1948

4)      Menyetujui Republik  Indonesia  sebagai bagian dari Negara  Indonesia  Serikat

5)      Menyelenggarakan Konferensi Meja Bundar sesudah pemerintah Republik  Indonesia  kembali ke Jogjakarta (Suryanegara, 2010:274).

Setelah selesainya perundingan ini pada 6 juli 1949, Soekarno dan Hatta kembali dari pengasingan ke jogjakarta. Dan pada 13 juli 1949 juga, Mr. Syarifudin Prawiranegara selaku ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia menyerahkan kembali mandatnya kepada Drs. Mohammad Hatta, wakil presiden sekaligus perdana menteri, dengan sedikit memendam kekecewaan, karena perundingan Roem-Royen tidak dibicarakan terlebih dahulu dengan dirinya selaku ketua Pemerintah Darurat Republik  Indonesia, tetapi langsung dibicarakan kepada pemimpin Indonesia yang pada saat itu sedang dalam dibawah tekanan Belanda.

            Dan pada 1 agustus 1949 diumumkanlah gencatan senjata yang akan berlaku di jawa pada 11 agustus, dan di sumatera pada 15 agustus 1949 (Ricklefs, 2010:487).

           

            KONFERENSI INTER  INDONESIA

            Untuk menghadapi konferensi meja bundar, pihak republik  Indonesia  merasa perlu menyamakan langkah antara sesama rakyat  Indonesia  dan BFO (bijeenkomst voor federale overleg). Konferenspai ini dilaksanakan pada 19-22 juli 1949 di jogjakarta, dan 31 juli-2 agustus di jakarta, yang menghasilkan keputusan antara lain:

            Pertemuan di jogjakarta pada 19-22 juli 1949 menghasilkan:

1)      Negara  Indonesia  serikat disetujui dengan nama republik  Indonesia  serikat (RIS).

2)      Republik  Indonesia  serikat (RIS) akan dipimpin oleh seorang presiden yang dibantu oleh menteri-menteri.

3)      Republik  Indonesia  serikat (RIS) akan menerima kedaulatan, baik dari republik  Indonesia  maupun dari kerajaan Belanda.

4)      Angkatan perang republik  Indonesia  serikat (RIS), adalah angkatan perang nasional, dan presiden RIS adalah panglima tertinggi angkatan perang RIS

5)      Pertahanan negara adalah semata-mata hak pemerintah RIS, negara-negara bagian tidak akan mempunyai.

Sedangkan pertemuan di Jakarta pada 31 Juli-2 Agustus menghasilkan:

1)      Bendera Republik  Indonesia  Serikat adalah bendera merah putih.

2)      Lagu Kebangsaan adalah  Indonesia  raya.

3)      Bahasa resmi adalah bahasa Indnesia.

4)      Presiden Republik  Indonesia  Serikat dipilih wakil Republik  Indonesia  dan BFO. Sedangkan pengisian MPRS diserahkan kepada kebijakan negara-negara bagian yang jumlahnya 16 negara bagian.

D.    KONFERENSI MEJA BUNDAR

Merupakan perundingan terakhir sebelum  Indonesia  akhirnya mendapatkan pengakuan kedaulatan seutuhnya dari Belanda. Perundingan ini dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus-2 November 1949. Dimana pihak  Indonesia  diwakili oleh Drs. Mohammad Hatta, Mr. Mohammad Roem, dan Prof. Dr. Mr. Soepomo. Belanda diwakili oleh Mr. Van maarseven, sedangkan BFO diwakili oleh Sultan Hamid II dari pontianak, dan UNCI diwakili oleh Chritchley.

Adapun hasil perundingan konferensi meja bundar antara lain:

1)      Serah terima kedaulatan dari pemerintah Kolonial Belanda kepada Republik Indonesia Serikat kecuali Irian bagian barat dan akan diselesaikan dalam waktu satu tahun.

2)      Dibentuknya sebuah persekutuan Belanda- Indonesia , dengan monarki Belanda sebagai kepala negara.

3)      Pengambilalihan hutang hindia Belanda oleh republik  Indonesia  serikat.

Selanjutnya pada tanggal 27 desember 1949, akhirnya pemerintah kerajaan Belanda secara resmi menyerahkan kedaulatan atas  Indonesia , namun tidak termasuk irian barat. Dan, akhirnya pada saat peringatan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan yang kelima pada tanggal 17 Agustus 1950, semua struktur konstitusional semasa tahun-tahun revolusi secara resmi dihapuskan (Ricklefs, 2010:489).

2.    INTEGRASI DAN DISINTEGRASI BEBERAPA WILAYAH DI  INDONESIA

A. IRIAN BARAT

Pengembalian Irian Barat menjadi masalah penting bagi pemerintah  Indonesia  sejak tahun 1950, yaitu satu tahun setelah penandatanganan KMB. Salah satu isi perjanjian tersebut adalah Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada  Indonesia  satu tahun setelah pengakuan kedaulatan. Keputusan tersebut tidak pernah ditepati oleh Belanda. Oleh karena itu, pemerintah  Indonesia  berjuang dengan segala cara untuk merebut kembali Irian Barat dari tangan Belanda. Dan perjuangan pemerintah untuk merebut irian barat ditempuh dalam dua cara, yaitu diplomasi dan konfrontasi.

1.      Perjuangan Merebut Irian Barat melalui Diplomasi

Sekalipun pada tanggal 17 Agustus 1950 terjadi perubahan ketatanegaraan di  Indonesia dari RIS menjadi NKRI, tetapi masalah Irian Barat belum terselesaikan. Dan berikut ini disampaikan beberapa pemaparan tentang proses diplomasi yang ditempuh oleh pemerintah  Indonesia .

a.    Tanggal 4 Desember 1950 diadakan konferensi Uni  Indonesia  Belanda. Dalam konferensi itu  Indonesia  mengusulkan agar Belanda menyerahkan irian barat secara de  jure.     Namun            ditolak oleh     Belanda.
b. Pada bulan Desember 1951 diadakan perundingan bilateral antara  Indonesia  dan Belanda. Perundingan ini membahas pembatalan uni dan masuknya Irian Barat ke wilayah          negara kesatuan          republik     Indonesia ,   namun      gagal.
c. Pada bulan September 1952,  Indonesia  mengirim nota politik tentang perundingan  Indonesia  Belanda mengenai Irian Barat, namun gagal.
d. Perjuangan Diplomasi Tingkat Internasional, dibagi menjadi 3 peristiwa, diantaranya:

 1) Dalam Konferensi Colombo bulan April 1954,  Indonesia  memajukan masalah Irian     Barat.  Indonesia        berhasil                mendapat dukungan.
2) Pada tahun 1954  Indonesia  mengajukan masalah Irian Barat dalam sidang PBB. Namun mengalami kegagalan karena tidak memperoleh dukungan yang       kuat.
3) Dalam KAA tahun 1955  Indonesia  mendapat dukungan dalam masalah Irian Barat. Hingga tahun 1956, perundingan antara  Indonesia  dan Belanda mengenai masalah Irian Barat mengalami kegagalan. Karena mengalami kegagalan dan tidak ada itikad baik dari Belanda untuk menyelesaikannya, maka pemerintah  Indonesia  mengambil jalan konfrontasi.

2. Perjuangan merebut irian barat melalui Konfrontasi

Pemerintah  Indonesia  secara bertahap mulai mengambil langkah yang konkrit dalam pembebasan Irian Barat. Langkah-langkah tersebut dilakukan melalui konfrontasi ekonomi, politik, dan militer.

a. Konfrontasi Ekonomi

Sejak tahun 1957  Indonesia  melancarkan aksi konfrontasi dalam upaya pembebasan Irian Barat. Jalan konfrontasi yang pertama ditempuh adalah konfrontasi bidang ekonomi. Bentuk konfrontasi ekonomi dilakukan dengan tindakan-tindakan berikut.
1) Nasionalisasi de javasche Bank menjadi Bank  Indonesia  tahun 1951.
2)  Pemerintah  Indonesia  melarang maskapai penerbangan Belanda (KLM) melakukan penerbangan       dan     pendaratan di wilayah  Indonesia .
3) Pemerintah  Indonesia  melarang beredarnya terbitan berbahasa Belanda.
4)  Pemogokan buruh secara total pada perusahan-perusahaan Belanda di  Indonesia  yang memuncak      pada     tanggal   2  Desember 1957.
5) Semua perwakilan konsuler Belanda di  Indonesia  dihentikan mulai 5 Desember 1957 Pada     saat      itu       juga     dilakukan   aksi   pengambilalihan     atau nasionalisasi secara sepihak terhadap perusahaan-perusahaan Belanda di  Indonesia . Perusahaan-perusahaan tersebut antara lain Netherlandsche Handel Maatscappij (NHM) menjadi Bank Dagang Negara, Bank Escompto, dan percetakan de Unie.

Tindakan  Indonesia  yang mengambil alih seluruh modal dan perusahaan Belanda menimbulkan kemarahan Belanda, bahkan negara-negara Barat sangat terkejut atas tindakan  Indonesia  tersebut. Akibatnya hubungan  Indonesia -Belanda semakin tegang, bahkan PBB tidak lagi mencantumkan masalah Irian Barat dalam agenda sidangnya sejak tahun 1958.

b.    Konfrontasi Politik

Di samping melalui konfrontasi ekonomi, pemerintah RI juga melakukan konfrontasi politik. Pada tahun 1956 secara sepihak  Indonesia  membatalkan hasil KMB yang dikukuhkan dalam UU No 13 tahun 1956. Kemudian untuk mengesahkan kekuasaannya atas Irian Barat, maka pada tanggal 17 Agustus 1956 pemerintah  Indonesia  membentuk Provinsi Irian Barat dengan ibukotanya Soa Siu. Wilayahnya meliputi wilayah yang diduduki Belanda serta daerah Tidore, Oba, Weda, Patani, dan Wasile. Gubernurnya yang pertama adalah Zainal Abidin Syah. Selanjutnya dibentuk Partai Persatuan Cenderawasih dengan tujuan untuk dapat segera menggabungkan wilayah Irian Barat ke dalam RI.

Pada tanggal 4 Januari 1958 pemerintah membentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat (FNPIB). Tujuannya untuk mengerahkan massa dalam upaya pembebasan Irian Barat. Ketegangan  Indonesia -Belanda makin memuncak ketika  Indonesia  memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda pada tanggal 17 Agustus 1960.

c.    Konfrontasi   Militer
            Untuk meningkatkan perjuangan, Dewan Pertahanan Nasional merumuskan Tri Komando Rakyat (TRIKORA) yang dibacakan Presiden Soekarno tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta.

Berikut ini isi lengkap Trikora:

Sebagai tindak lanjut dari Trikora, pemerintah mengambil langkah-langkah berikut.
1)  Membentuk Provinsi Irian Barat gaya baru dengan ibukota KotaBaru.
2)  Membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat pada tanggal 13 Januari 1962. Sebagai Panglima Komando Mandala ditunjuk Mayjen Soeharto. Markasnya berada di Makasar.Berikut     ini        tugas    Komando     Mandala          Pembebasan                Irian         Barat.
         a) Merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi-operasi militer.

            b) Menciptakan daerah bebas secara defacto atau mendudukkan unsur kekuasaan RI di Irian Barat.

            Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, maka Panglima Mandala menyusun strategi Panglima Mandala. Berikut ini tahapan-tahapan dalam strategi Panglima Mandala tersebut.
1) Sampai tahun 1962, fase infiltrasi dengan memasukkan 10 kompi sekitar sasaran tertentu.
2) Awal tahun 1963, fase eksploitasi dengan mengadakan serangan terbuka terhadap induk militer           lawan,  dan            menduduki semua           pos      pertahanan         musuh.
3) Awal tahun 1964, fase konsolidasi dengan mendudukkan kekuasaan-kekuasaan RI secara mutlak di seluruh Irian Barat.

Pada tanggal 15 Januari 1962 terjadi peristiwa Laut Aru. Ketiga MTB yaitu MTB RI Macan Tutul, MTB RI Harimau, dan MTB Macan Kumbang diserang oleh Belanda dari laut dan udara. Ketika itu ketiga kapal sedang mengadakan patroli di Laut Aru. Komodor Yos Sudarso segera mengambil alih komando MTB Macan Tutul dan memerintahkan kedua MTB lainnya mundur untuk menyelamatkan diri. Dalam pertempuran tersebut, akhirnya MTB Macan Tutul bersama Kapten Wiratno dan Komodor Yos Sudarso terbakar dan tenggelam. Dalam rangka konfrontasi, pemerintah mengadakan operasi militer. Operasi militer yang dilaksanakan antara lain Operasi Serigala (di Sorong dan Teminabuan), Operasi Naga (di Merauke), Operasi Banteng Ketaton (di Fak-Fak dan Kaimana), dan Operasi Jaya Wijaya. Operasi yang terakhir dilaksanakan adalah Operasi Wisnumurti. Operasi ini dilaksanakan saat penyerahan Irian Barat kepada RI tanggal 1 Mei 1963. Pada tanggal yang sama Komando Mandala juga secara resmi dibubarkan.

d.      Pelaksanaan Pepera di Irian Barat

Konfrontasi  Indonesia  dengan Belanda mengenai Irian Barat mendapat perhatian dunia. Badan PBB pun mulai menunjukkan perhatiannya

dengan mengutus Ellsworth Bunker (seorang diplomat Amerika Serikat) untuk menengahi perselisihan antara  Indonesia  dan Belanda. Bunker mengajukan rencana penyelesaian Irian Barat yang terkenal dengan nama Rencana Bunker (Bunker’s Plan). Berikut ini isi Rencana Bunker.

1).   Belanda menyerahkan Irian Barat kepada  Indonesia  melalui UNTEA.
2). Rakyat Irian Barat harus diberi kesempatan untuk menentukan pendapat, apakah ingin memisahkan    diri       atau                     tetap      bersatu               dengan  RI.
3). Pelaksanaan penyelesaian Irian Barat selesai dalam jangka waktu dua tahun.
4). Untuk menghindari bentrokan fisik di antara pihak yang bersengketa diadakan masa peralihan di bawah pengawasan PBB selama satu tahun.

            Pemerintah RI menyetujui usul tersebut, namun Belanda menolaknya. Amerika Serikat yang semula mendukung posisi Belanda, berbalik menekan Belanda agar mau berunding dengan  Indonesia . Akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1962, Belanda bersedia berunding dengan  Indonesia . Perundingan itu menghasilkan kesepakatan yang diberi nama Perjanjian  New  York. Dan berikut   ini        isi         Perjanjian        New    York:
1).Penghentian  permusuhan.
2. Setelah persetujuan disahkan, paling lambat 1 Oktober 1962 UNTEA menerima Irian Barat dari Belanda. Sejak saat itu, bendera Belanda diturunkan dan diganti dengan bendera PBB.
3. Pasukan  Indonesia  tetap tinggal di Irian Barat yang berstatus di bawah UNTEA.
4. Angkatan Perang Belanda dan pegawai sipilnya berangsur-angsur dipulangkan dan harus selesai           paling            lambat    11      Mei 1963.
5. Bendera  Indonesia  mulai berkibar 31 Desember 1962 di samping bendera PBB.
6. Pemerintah RI menerima pemerintahan di Irian Barat pada tanggal 1 Mei 1963.
7. Pada tahun 1969 diadakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). Sebagai tindak lanjut dari Persetujuan New York, Sekjen PBB menunjuk Rolsz Bennet dari Guatemala sebagai Gubernur UNTEA merangkap wakil Sekjen PBB di Irian Barat. Berdasar Persetujuan New York tahun 1962, di Irian Barat diselenggarakan “act of free choice” atau Penentuan Pendapat Rakyat (pepera). Dewan Musyawarah Pepera dengan suara bulat memutuskan bahwa Irian Barat tetap merupakan bagian dari Republik  Indonesia .

B. TIMOR-TIMUR

1)   INTEGRASI TIMOR TIMUR

              Integrasi Timor Timur dimulai pada tahun 1976, ketika Soeharto menetapkan Timor Timur sebagai provinsi muda di Republik  Indonesia  ini ditandai dengan serah terima duplikat Bendera Merah Putih dan Naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik  Indonesia  kepada dua orang Timor Timur yaitu Arnoldo Dos Reis Araujo dan Francisco Lopez Da Crus. Melalui UU NO 7/1976, MPR/DPR mengesahkan pengintegrasian Timor Timur ke Republik  Indonesia . Kemudian Arnoldo Dos Reis Araujo dan Francisco Lopez Da Crus menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur pertama di Timor Timur.

              Daerah Timor Timur adalah daerah yang sarat konflik. Ketika di tinggalkan oleh Negara yang menjajahnya, Portugal tanpa tanggungjawab, penduduknya saling bertikai. Pertikaian ini menjurus pada perang saudara dan kekacauan sipil. Ditambah dengan kekuatiran Timor Timur akan menjadi daerah komunis. Untuk mengatasi kekuatiran tersebut, presiden Soeharto melaksanakan Operasi Militer Seroja. Kekuatan ABRI pertama kali digelar secara massif pada saat orde baru ini. Operasi ini berhasil karena partai Fretilin, partai yang ingin membuat Timor Timur menjadi Negara komunis tidak sekuat yang digembor-gemborkan. Namun upaya pembangunan ini terhalang sikap aparat keamanan yang sewenang-wenang. Konflik di Timor Timur seolah dipelihara sebagai ajang latihan perang bagi ABRI. Serta pelanggaran HAM yang terjadi dimana-mana yang berakibat pada rakyat Timor Timur muak.

              Ketika Soeharto yang berupaya keras mempertahankan Timor Timur jatuh dari kekuasaan, Habibie yang menggantikannya menyetujui jajak pendapat. Laporan inteligen menyatakan  bahwa rakyat Timot timur ingin bergabung dengan  Indonesia , namun kenyataannya rakyat Timor Timur yang pro-kemerdekaan dapat mengalahkan rakyat timor timur yang pro-integrasi dan dunia internasional mengakuinya. Karena itu pada tanggal 25 oktober1999,  Indonesia  menyerahkan Timor Timur kepada PBB. Pada 20 Mei 2001 lahirlah negara baru yaitu Timor Leste yang mengadakan upacara megah yang di danai oleh PBB.

2)      DISINTEGRASI TIMOR TIMUR

                   Adanya tekanan dari masyarakat internasiaonal terhadap kasus Timor Timur memaksa  Indonesia  untuk mengeluarkan kebijakan. Pada Juni 1998,  Indonesia  memutuskan memberikan status khusus berupa otonomi luas kepada Timor Timur. Usulan itu disampaikan kepada PBB, kemudian PBB mengadakan pembicaraan segitiga antara  Indonesia , Portugal dan PBB. Dari pembicaraan segitiga tersebut,  Indonesia  memutuskan untuk melaksanakan jajak pendapat secara langsung. Dalam jajak pendapat itu rakyat Timor Timur diminta memilih untuk tetap menjadi daerah bagian  Indonesia  atau menjadi Negara merdeka. Dalam jajak pendapat ini kemenangan ada di pihak yang pro-kemerdekaan. Dengan itu Timor Timur menjadi sebuah negara baru. Kemerdekaan ini merupakan suatu hal yang dikejar oleh rakyat Timor Timur, Kunci keberhasilan rakyat Timor Timur meraih kemerdekaan ini tidak lepas dari dukungan internasional.

                   Dinamika politik  Indonesia  berubah drastis dengan jatuhnya pemerintahan Soerharto. Pada bulan Januari 1999  Indonesia  menawarkan otonomi kepada Timor Timur. Jika rakyat Timor Timur menolak  tawaran ini, maka  Indonesia  akan menerima pemisahan diri Timor Timur dari Republik  Indonesia . Pada 5 Mei 1999 PBb,  Indonesia , dan Portugal menandatangani Perjanjian Tripartit yang menyatakan bahwa PBB akan melaksanakan jajak pendapat di Timor Timur. Rakyat diminta memilih untuk tetap menjadi Negara bagian  Indonesia  atau menjadi sebuah Negara merdeka. Pada Juli 1998, Habibie mengeluarkan pernyataan mengenai timor timur dimana ia mengajukan pemberlakuan otonomi seluas-luasnya kepada timor timur. Di akhir 1998, Habibie mengeluarkan kebijakan yang lebih radikal dengan menyatakan  Indonesia  akan memberi opsi referendum untuk mencapai solusi akhir atas masalah Timor Timur.

              Aksi kekerasan sebelum dan setelah referendum memojokkan pemerinthan Habibie. Habibie kehilangan legitimasi baik di mata masyarakat internasional maupun domestik. Di mata internasional Habibie dinilai gagal mengontrol TNI yang dalam penyataannya mendukung Habibie menawarkan referendum, namun kenyataannya malah berujung pada tindak kekerasan kepada rakyat Timor Timur. Di mata publik domestik, Habibie harus menghadapi sentimen nasionalis, terutama ketika pasukan penjaga pedamaian yang dipimpin oleh Australia masuk ke Timor Timur..

              Pada tanggal 30 Agustus di adakanlah jajak pendapat di Timor Timur yang berujung pada kemerdekaan Timor Timur. Karena sebagian besar rakyat Timor Timur memilih untuk merdeka (78,5%). Seperti sebelumnya, pada akhirnya pasukan Australialah yang menjadi pahlawan dalam menangani kasus Timor Timur ini. 

3. GERAKAN SEPARATIS BEBERAPA DAERAH

A.      GERAKAN ACEH MERDEKA (GAM)

Gerakan Aceh Merdeka, atau GAM adalah sebuah organisasi (yang dianggap separatis) yang memiliki tujuan supaya daerah Aceh atau yang sekarang secara resmi disebut Nanggroe Aceh Darussalam lepas dari Negara Kesatuan Republik  Indonesia . Konflik antara pemerintah dan GAM yang diakibatkan perbedaan keinginan ini telah berlangsung sejak tahun 1976 dan menyebabkan jatuhnya hampir sekitar 15,000 jiwa.

GAM dipimpin oleh Hasan di Tiro yang sekarang menetap di Swedia dan berkewarganegaraan Swedia.

1)   Sejarah terbentuknya GAM

Lahir karena Penindasan dan Pelecehan di Tanah Adat, pemerintah mulai memberlakukan darurat militer di Aceh. Enam bulan lamanya operasi yang dilakukan TNI. Militer diterjunkan untuk melumpuhkan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Lima hari setelah RI diproklamasikan, Aceh menyatakan dukungan sepenuhnya terhadap kekuasaan pemerintahan yang berpusat di Jakarta. Di bawah Residen Aceh, yang juga tokoh terkemuka, Tengku Nyak Arief, Aceh menyatakan janji kesetiaan, mendukung kemerdekaan RI dan Aceh sebagai bagian tak terpisahkan.

Pada 23 Agustus 1945, sedikitnya 56 tokoh Aceh berkumpul dan mengucapkan sumpah. Demi Allah, saya akan setia untuk membela kemerdekaan Republik  Indonesia  sampai titik darah saya yang terakhir. Kecuali Mohammad Daud Beureueh, seluruh tokoh dan ulama Aceh mengucapkan janji itu. Pukul 10.00, Husein Naim dan M Amin Bugeh mengibarkan bendera di gedung Shu Chokan (kini, kantor gubernur). Tengku Nyak Arief gubernur di bumi Serambi Mekah.

Tetapi, ternyata tak semua tokoh Aceh mengucapkan janji setia. Mereka para hulubalang, prajurit di medan laga yaitu prajurit yang berjuang melawan Belanda dan Jepang. Mereka yakin, tanpa RI, mereka bisa mengelola sendiri negara Aceh. Inilah kisah awal sebuah gerakan kemerdekaan. Motornya adalah Daud Cumbok. Markasnya di daerah Bireuen. Tokoh-tokoh ulama menentang Daud Cumbok. Melalui tokoh dan pejuang Aceh, M. Nur El Ibrahimy, Daud Cumbok digempur dan kalah. Dalam sejarah, perang ini dinamakan perang saudara atau Perang Cumbok yang menewaskan tak kurang 1.500 orang selama setahun hingga 1946.

Tahun 1948, ketika pemerintahan RI berpindah ke Yogyakarta dan Syafrudin Prawiranegara ditunjuk sebagai Presiden Pemerintahan Darurat RI (PDRI), Aceh minta menjadi propinsi sendiri. Saat itulah, M. Daud Beureueh ditunjuk sebagai Gubernur Militer Aceh. Oleh karena kondisi negara terus labil dan Belanda merajalela kembali, muncul gagasan melepaskan diri dari RI. Ide datang dari dr. Mansur. Wilayahnya tak cuma Aceh. Tetapi, meliputi Aceh, Nias, Tapanuli, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkalis, Indragiri, Riau, Bengkulu, Jambi, dan Minangkabau. Daud Beureueh menentang ide ini. Dia pun berkampanye kepada seluruh rakyat, bahwa Aceh adalah bagian RI. Sebagai tanda bukti, Beureueh memobilisasi dana rakyat.

Setahun kemudian, 1949, Beureueh berhasil mengumpulkan dana rakyat 500.000 dolar AS. Uang itu disumbangkan utuh buat bangsa  Indonesia . Uang itu diberikan ABRI 250 ribu dolar, 50 ribu dolar untuk perkantoran pemerintahan negara RI, 100 ribu dolar untuk pengembalian pemerintahan RI dari Yogyakarta ke Jakarta, dan 100 ribu dolar diberikan kepada pemerintah pusat melalui AA Maramis. Aceh juga menyumbang emas lantakan untuk membeli obligasi pemerintah, membiayai berdirinya perwakilan RI di India, Singapura dan pembelian dua pesawat terbang untuk keperluan para pemimpin RI. Saat itu Soekarno menyebut Aceh adalah modal utama kemerdekaan RI.

Setahun berlangsung, kekecewaan tumbuh. Propinsi Aceh dilebur ke Propinsi Sumatera Utara. Rakyat Aceh marah. Apalagi, janji Soekarno pada 16 Juni 1948 bahwa Aceh akan diberi hak mengurus rumah tangganya sendiri sesuai syariat Islam tak juga dipenuhi.

Intinya, Daud Beureueh ingin pengakuan hak menjalankan agama di Aceh. Bukan dilarang. Beureueh tak minta merdeka, cuma minta kebebasan menjalankan agamanya sesuai syariat Islam. Daud Beureueh pun menggulirkan ide pembentukan Negara Islam  Indonesia  pada April 1953. Ide ini di Jawa Barat telah diusung Kartosuwiryo pada 1949 melalui Darul Islam. Lima bulan kemudian, Beureueh menyatakan bergabung dan mengakui NII Kartosuwiryo.

Dari sinilah lantas Beureueh melakukan gerilya. Rakyat Aceh, yang notabene Islam, mendukung sepenuhnya ide NII itu. Tentara NII pun dibentuk, bernama Tentara Islam  Indonesia  (TII). Lantas, terkenallah pemberontakan DI/TII di sejumlah daerah. Beureueh lari ke hutan. Cuma, ada tragedi di sini. Pada 1955 telah terjadi pembunuhan masal oleh TNI. Sekitar 64 warga Aceh tak berdosa dibariskan di lapangan lalu ditembaki. Aksi ini mengecewakan tokoh Aceh yang pro-Soekarno. Melalui berbagai gejolak dan perundingan, pada 1959, Aceh memperoleh status propinsi daerah istimewa.

Soekarno makin represif. Setiap ketidakpuasan dihancurkan oleh kekuatan militer. PRRI/Permesta pun disikat habis. Republik Persatuan  Indonesia  (RPI) pun ditumpas. Pemimpinnya ditangkapi. Tahun 1961, Presiden RPI Syfarudin Prawiranegara menyerah. Diikuti tokoh DI/TII lainnya, seperti M Natsir. Tetapi, Daud Beureueh tetap gerilya di hutan, melawan Soekarno.

Beureueh merasa dikhianati Soekarno. Bung Karno tidak mengindahkan struktur kepemimpinan adat dan tak menghargai peranan ulama dalam kehidupan bernegara. Padahal, rakyat Aceh itu sangat besar kepercayaannya kepada ulama. Gerilya dilakukan. Tetapi, Bung Karno mengerahkan tentaranya ke Aceh. Tahun 1962, Beureueh dibujuk menantunya El Ibrahimy agar menuruti Menhankam AH Nasution untuk menyerah. Beureueh menurut karena ada janji akan dibuatkan UU Syariat Islam bagi rakyat Aceh (baru terwujud tahun 2001).

GAM lahir di era Soeharto. Saat itu, sedang terjadi industrialisasi di Aceh. Soeharto benar-benar mencampakkan adat dan segala penghormatan rakyat Aceh. Efek judi melahirkan prostitusi, mabuk-mabukan, bar, dan segala macam yang bertentangan dengan Islam dan adat rakyat Aceh. Kekayaan alam Aceh dikuras melalui pembangunan industri yang dikuasai orang asing melalui restu pusat. Sementara rakyat Aceh tetap miskin. Pendidikan rendah, kondisi ekonomi sangat memprihatinkan.

Melihat hal ini, Daud Beureueh dan tokoh tua Aceh yang sudah tenang kemudian bergerilya kembali untuk mengembalikan kehormatan rakyat, adat Aceh dan agama Islam. Pertemuan digagas tahun 1970-an. Mereka sepakat meneruskan pembentukan Republik Islam Aceh, yakni sebuah negeri yang mulia dan penuh ampunan Tuhan. Kini mereka sadar, tujuan itu tak bisa tercapai tanpa senjata.

Lalu diutuslah Zainal Abidin menemui Hasan Tiro yang sedang belajar di Amerika. Pertemuan terjadi tahun 1972 dan disepakati Tiro akan mengirim senjata ke Aceh. Zainal tak lain adalah kakak Tiro. Sayang, senjata tak juga dikirim hingga Beureueh meninggal. Hasan Asleh, Jamil Amin, Zainal Abidin, Hasan Tiro, Ilyas Leubee, dan masih banyak lagi berkumpul di kaki Gunung Halimun, Pidie. Di sana, pada 24 Mei 1977, para tokoh eks DI/TII dan tokoh muda Aceh mendirikan GAM. Selama empat hari bersidang, Daud Beureueh ditunjuk sebagai pemimpin tertinggi. Sementara Hasan Tiro yang tak hadir dalam pendirian GAM itu ditunjuk sebagai wali negara. GAM terdiri atas 15 menteri, empat pejabat setingkat menteri dan enam gubernur. Mereka pun bergerilya memuliakan rakyat Aceh, adat, dan agamanya yang diinjak-injak Soeharto

Pada 27 Februari 2005, pihak GAM dan pemerintah memulai tahap perundingan di Vantaa, Finlandia. Mantan presiden Finlandia Marti Ahtisaari berperan sebagai fasilitator. Sedangkan dari pihak pemerintah  Indonesia  dipimpin oleh wakil presiden pada saat itu yaitu Jusuf kalla.

Pada 17 Juli 2005, setelah perundingan selama 25 hari, tim perunding  Indonesia  berhasil mencapai kesepakatan damai dengan GAM di Vantaa, Helsinki, Finland. Penandatanganan nota kesepakatan damai dilangsungkan pada 15 Agustus 2005. Proses perdamaian selanjutnya dipantau oleh sebuah tim yang bernama Aceh Monitoring Mission (AMM) yang beranggotakan lima negara ASEAN dan beberapa negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Di antara poin pentingnya adalah bahwa pemerintah  Indonesia  akan turut memfasilitasi pembentukan partai politik lokal di Aceh dan pemberian amnesti bagi anggota GAM.

Seluruh senjata GAM yang mencapai 840 pucuk selesai diserahkan kepada AMM pada 19 Desember 2005. Kemudian pada 27 Desember, GAM melalui juru bicara militernya, Sofyan Daud, menyatakan bahawa sayap tentara mereka telah dibubarkan secara formal.

4. PENCAPLOKAN DAERAH DAN PERGESERAN BATAS WILAYAH OLEH NEGARA TETANGGA

A.  Kasus Sipadan-Ligitan

Kasus pencaplokan wilayah yang paling terkenal dalam sejarah  Indonesia , mungkin adalah kasus sipadan-ligitan. Kasus yang jangka waktunya cukup panjang, karena telah dimulai sejak tahun 1968, ketika Malaysia bereaksi terhadap perjanjian kerjasama antara  Indonesia  dengan Japex (Japan Exploration Company Limited) tahun 66. Malaysia juga melakukan kerjasama dengan Sabah Teiseki Oil Company tahun 68, sebagai tanggapan terhadap kegiatan eksplorasi laut di wilayah Sipadan. Tahun 69, Malaysia mulai melakukan klaim bahwa Sipadan Ligitan merupakan wilayah Malaysia, yang hal ini langsung di tolak oleh pemerintah  Indonesia  tetapi Berdasarkan fakta historis dan budayayang terkait dengan pulau Sipadan –Ligitan Jika dilihat pada sejarah dan budaya menunjukkan bahwa keduapulau ini merupakan wilayah Kesultanan Bulungan yang juga erat /berhubungan dengan wilayah Kalimantan Timur. Berdasarkan faktakesaksian masyarakat adat Kalimantan Timur menyebutkan wilayah Kesultanan Bulungan hingga ke wilayah pulau Sipandan – Ligitanyang kemudian pada masa penjajahan diserahkan kepada / dikuasaioeh Belanda.Serangkaian perjanjian, lobi, diplomasi berlangsung dengan cara “Asian Way”, sebuah cara yang mengedepankan dialog, dengan menghindari konflik militer. Akhirnya masalah itu menjadi redam dalam tanda kutip, artinya dialog tentang perselisihan itu dicoba dilakukan dengan cara “sambil minum teh”. Indonesia  sungguh terbuai dengan model seperti itu sehingga  Indonesia  tiba-tiba kaget ketika pada bulan Oktober tahun 91, Malaysia tiba-tiba mengeluarkan peta yang memasukkan Sipadan dan Ligitan ke wilayah Malaysia, dan tragisnya  Indonesia  juga tidak tahu kalau di Sipadan telah dibangun turisme dan arena diving yang sangat bagus (betapa “kasihannya”  Indonesia  itu). Kemudian pada tahun 1997  Indonesia  dan Malaysia bersepakat untuk menyerahkan masalah tersebut ke International Court of Justice atau mahkamah internasional , di den haag, Belanda.

            Kemudian pada hari Selasa 17 Desember 2002 ICJ mengeluarkan keputusan tentang kasus sengketa kedaulatan Pulau Sipadan-Ligatan antara  Indonesia  dengan Malaysia. Hasilnya, dalam voting di lembaga itu, Malaysia dimenangkan oleh 16 hakim, sementara hanya 1 orang yang berpihak kepada  Indonesia . Dari 17 hakim itu, 15 merupakan hakim tetap dari MI, sementara satu hakim merupakan pilihan Malaysia dan satu lagi dipilih oleh  Indonesia . Kemenangan Malaysia, oleh karena berdasarkan pertimbangan effectivity (tanpa memutuskan pada pertanyaan dari perairan teritorial dan batas-batas maritim), yaitu pemerintah Inggris (penjajah Malaysia) telah melakukan tindakan administratif secara nyata berupa penerbitan ordonansi perlindungan satwa burung, pungutan pajak terhadap pengumpulan telur penyu sejak tahun 1930, dan operasi mercusuar sejak 1960-an. Sementara itu, kegiatan pariwisata yang dilakukan Malaysia tidak menjadi pertimbangan, serta penolakan berdasarkan chain of title (rangkain kepemilikan dari Sultan Sulu) akan tetapi gagal dalam menentukan batas di perbatasan laut antara Malaysia dan  Indonesia  di selat Makassar.

Akibat jatuhnya Sipadan dan Ligitan ke tangan Malaysia terjadi dampak domestik yang tak kalah hebatnya, banyak komentar maupun anggapan bahwa Departemen Luar Negeri-lah penyebab utama lepasnya Sipadan-Ligitan mengingat seharusnya Deplu dibawah kepemiminan Mentri Luar Negeri Hasan Wirajuda mampu mempertahankan Sipadan-Ligitan dengan kekuatan diplomasinya. Memang masih banyak revisi dan peninjauan yang harus dilakukan para diplomat kita dan juga cara Deplu dalam menangani masalah internasional.

BAB III

      PENUTUP

A.    KESIMPULAN

Diplomasi adalah seni dan praktik bernegosiasi oleh seseorang (biasanya disebut diplomat) yang biasanya mewakili sebuah negara atau organisasi. Kata diplomasi sendiri biasanya mengurus berbagai hal seperti budaya, ekonomi, dan perdagatkan keuntungan dengan. Namun biasanya orang menganggap diplomasi sebagai cara mendapatkan keuntungan dengan kata-kata yang halus. Perjanjian inte5rnasional umumnya dirundingkan dulu oleh para diplomat sebelum disetujui oleh para pemimpin negara.

Diplomasi di indonesia terbagi menjadi beberapa kurun waktu, diantaranya adalah zaman perang kemerdekaan, proses integrasi dan disintegrasi beberapa daerah di  Indonesia , gerakan separatisme beberapa daerah,  hingga pencaplokan wilayah dan pergeseran batas wilayah oleh negara tetangga.

Yang pertama adalah zaman perang kemerdekaan atau revolusi, ditandai dengan beberapa peristiwa penting tentang keutuhan kedaulatan negara ini, proses diplomasi melawan Belanda diantaranya adalah Perundingan Linggarjati, Perundingan Renville, Perundingan Roem-Royen, dan Konferensi Meja Bundar.

Kedua adalah proses integrasi dan disintegrasi beberapa wilayah di indonesia. Salah satunya adalah proses masuknya Irian Barat menjadi Provinsi yang ke-26. Proses masuknya irian barat ini, selain melalui perebutan secara konfrontasi, jalur diplomasi pun turut ditempuh. Provinsi ke-27 yang bergabung dengan Indonesia adalah Timor-Timur pada tahun 1976. Namun hanya 23 tahun, pada tahun 1999, Timor-Timur resmi memisahkan diri dari indonesia.

Ketiga adalah gerakan separatisme di beberapa daerah di indonesia. Diantaranya ada Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Organisasi Papua Merdeka (OPM), dan Republik Maluku Selatan (RMS). Terdapat banyak faktor-faktor berbeda dari setiap gerakan separatis sebagai alasan mengapa mereka ingin melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Yang keempat sekaligus yang terakhir adalah sengketa antara indonesia dengan negara tetangga malaysia, akibat perebutan wilayah berupa pulau sipadan-Ligitan yang akhirnya dimenangkan oleh Malaysia.

DAFTAR PUSTAKA

Nasuion, A.H . 1979. Sekitar Perang Kemerdekaan  Indonesia . Bandung: Angkasa

Ricklefs, M.C. 2010. Sejarah  Indonesia  Modern 1200-2008. Penerjemah: tim penerjemah serambi.  ______:PT. Serambi Ilmu Semesta.

Suryanegara, Ahmad mansyur. 2010. Api Sejarah 2. Bandung: PT. Salamadani Pustaka Semesta.

________.2011.Perjuangan   Bangsa Indonesia   untuk   merebut Irian Barat. http://www.crayonpedia.org/. 12 November 2011 21:29 (online)